Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan memandang kemajuan ekonomi Indonesia sejauh 2022 sejumlah 5,31 % suatu hal yang bagus, tetapi ini bukan prestasi. Kita kalah dibanding beberapa negara di ASEAN, seperti Vietnam yang sanggup menulis perkembangan 8,02 %, Malaysia (7,8), dan Filipina (7,6).
Apa lagi kemajuan ekonomi kita tidak searah dengan trend pengurangan kemiskinan. BPS menulis tingkat kemiskinan pada September 2022 ada pada angka 9,57 %, naik dibanding Maret 2022 sejumlah 9,54 %. Maknanya perkembangan saat ini masih memiliki sifat terbatas.
“Perolehan perkembangan sejauh 2022 memang pantas disyukuri, tetapi kita semestinya sanggup untuk memacu perkembangan lebih besar dibanding itu. Bila disaksikan per kwartal, trend perkembangan malah turun. Pada kwartal I 2022, ekonomi sanggup tumbuh 5,02 %, bahkan juga 5,73 % pada kwartal III 2022.
Ini memperlihatkan jika perkembangan saat ini masih naik-turun, tidak stabil,” tutur Politikus Senior Partai Demokrat ini.
Menurut dia, perkembangan yang terus-menerus semestinya diukur dari pembagian lapangan usaha dalam PDB. Bidang industri yang berperan 18,34 % pada PDB cuma sanggup tumbuh 4,89 %, bahkan juga pertanian yang menyumbangkan 12,40 PDB cuma tumbuh 2,25 %.
Perkembangan paling tinggi diraih oleh bidang transportasi dan pergudangan (19,97 persen), fasilitas dan makan minum (11,97 persen), dan jasa yang lain (9,47 %). Kombinasi ke-3 bidang ini menyumbangkan 9,17 pada PDB. Ini jadi rintangan agar semakin memacu perkembangan.
Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UKM di zaman Presiden SBY ini mengingati pemerintahan untuk serius memitigasi dan cari jalan keluar atas trend deindustrialisasi. Bidang ini memiliki sifat padat kreasi, yang tentu saja berpengaruh dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Bila deindustrialisasi terus terjadi, karena itu spekulasinya ialah kebersinambungan hidup rakyat banyak. Karena itu dibutuhkan rasio fokus supaya perkembangan searah dengan maksudnya yang utama, yaitu pembasmian kemiskinan dan kenaikan kemakmuran.
“Perkembangan positif harus disaksikan lebih obyektif supaya kita tidak terjerat pada euforia dan gegap gempita. Bila perkembangan itu tetap di bawah dengan kekuatan yang kita punyai, ada beberapa peraturan yang perlu dipelajari.
Atau bila rupanya perkembangan itu cuma memiliki sifat terbatas, tidak berpengaruh dengan tingkat kemakmuran rakyat, karenanya tipe perkembangan yang tidak patut untuk dirayakan. Kita masih mempunyai banyak rintangan yang perlu selekasnya diuraikan dan digerakkan dengan peraturan yang akurat dan stabil,” tutup Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.