Beberapa orang melangsungkan tindakan demonstrasi di muka kantor DPRD Jaw Barat, Rabu (15/2/2023). Mereka menekan supaya Undang-undang Perilindungan Karyawan Rumah Tangga (UU PPRT) selekasnya ditetapkan untuk memberi perasaan nyaman untuk PRT di Indonesia.
Pengamatan detikJabar, massa yang dikuasai kelompok wanita ini lakukan tindakan di muka kantor DPRD Jawa barat sambil kenakan pakaian daster berwarna-warna. Banner dan bermacam poster tuntutan ikut juga dipajang sebagai tekanan supaya UU PPRT selekasnya ditetapkan.
Koordinator tindakan Deti Sopandi menjelaskan, tekanan supaya UU PPRT ditetapkan karena sampai saat ini tidak ada peraturan yang terang untuk atur kerja PRT. Saat sebelum UU itu ditetapkan, Deti memandang kerja PRT akan selama-lamanya ada di bawah penekanan majikannya.
“Hingga kini, PRT tidak ada ketentuannya yang terang. Dari segi gaji tidak pantas, jam kerjanya dapat nyampe 24 jam non-stop, tidak ada agunan kesehatan, agunan sosial, bahkan juga jika tinggal di dalam rumah majikan ia tidak bisa berhubungan dengan keluarganya. Karena itu kami menggerakkan supaya UU PPRT ini dapat selekasnya ditetapkan,” kata Deti ditengah-tengah tindakan di muka kantor DPRD Jawa barat.
Deti menjelaskan, UU PPRT ini telah berhenti sepanjang 19 tahun di Tubuh Legislasi (Baleg) DPR RI. Sementara, katanya, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak memberikan pertanda memberikan dukungan legitimasi RUU itu.
“Ini telah 19 tahun didorong tetapi tetap berhenti di Baleg. Terus draftnya belum masuk ke Banmus dan saat ini ketahan di Ketua DPR Puan Maharani. Di legislatif, undang-undang ini baru disepakati 5 parpol. Sementara 2 parpol belum memperlihatkan sikapnya yakni PDIP dan Golkar,” bebernya.
Konsolidasi warga sipil di Jawa barat akan terus melangsungkan tindakan demonstrasi sampai RUU PPRT itu dapat selekasnya ditetapkan. Selainnya demonstrasi, gagasannya, ada 15 beberapa karyawan rumah tangga setiap wilayah di Indonesia yang lakukan tindakan berpuasa sampai undang-undang itu ditetapkan pemerintahan.
“Tindakan ini terus akan dilaksanakan konsolidasi sipil untuk Undang-undang PRT, terutamanya beberapa PRT akan berpuasa sampa undang-undang ini ditetapkan. Karena laporannya, telah ada 5 karyawan yang di-PHK karena turut tindakan tuntutan ini . Maka memang undang-undang ini menekan. Sehari tunda undang-undang ini sama dengan 11 PRT mendapatkan kekerasan,” ujarnya.